Seiring dengan mulai dihidupkannya kembali Kesultanan Kutai, tampaknya pada Ibukota kekuatan Republik Indonesia (RI) mulai mampu kita ragukan. Hal inilah yang mungkin membuat daerah mulai berani menghidupkan sistem feodal walau pun Susilo Bambang Yudhoyono sedang hendak menghapuskan hak istimewa Yogyakarta. Sistem Monarkhi yang pada dalam Republik yang dianggap kurang tepat tampaknya harus menghadapi masalah baru dengan dihidupkannya lagi Kesultanan Kutai.
Kurangnya kekuatan polisi mungkin mampu dilihat tidak hanya pada jalan-jalan kecil. Pada jalan sekaliber Jl. Jendral Sudirman Jakarta pun kadang polisi tidak mampu menerapkan peraturan lalu lintas yang mungkin polisi berlagak tidak ada pada saat ada pelanggaran jika tidak karena ditipu supaya pergi. Pada jalan-jalan besar pun seperti umpama pada daerah mampang prapatan, pelanggaran lalu lintas seakan tidak lagi mampu dibendung polisi. Pada saat itu polisi sudah tidak ada atau sengaja tidak ada karena perbandingan kekuatan yang tidak seimbang.
Jika nanti polisi menjadi makin tidak lagi mampu mengendalikan kondisi maka dikhawatirkan nanti mungkin saja makin banyak daerah yang hendak menghidupkan lagi kehidupan feodal. Dikhawatirkan nanti Indonesia menjadi negara federal seperti Malaysia. Nanti mungkin ada raja-raja kecil jika nanti pusat makin tidak lagi mampu mengendalikan kondisi.
Jika perpecahan ini makin menjadi-jadi maka akankah Indonesia berubah menjadi negara-negara kecil atau mungkin nanti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi ibarat Pu Yi yang hanya menjadi kaisar boneka? Mungkinkah nanti SBY menjadi presiden boneka saja? Mungkinkah nanti ada pihak lain selain Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang memiliki hak veto yang mampu membatalkan hukum yang dibuat oleh MPR atau pun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar